Sejarah PKK

SEJARAH PKK.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai Gerakan Pembangunan Masyarakat bermula dari Seminar Home Economic di Bogor tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan Bersama Kementerian-Kementerian lainnya menyusun 10 Segi Kehidupan Keluarga. Gerakan PKK dimasyarakatkan berawal dari kepedulian isteri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967 (Ibu ISRIATI MOENADI) setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk TP.PKK disemua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari Tokoh/Pemuka Masyarakat, Para Isteri Kepala Dinas/Jawatan dan isteri Kepala Daerah sd. Tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kawat Nomor : Sus 3/6/12 kepada Seluruh Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah dengan Tembusan Gubernur KDH Seluruh Indonesia, agar merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.  Sejak itu gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai “Hari Kesatuan Gerak PKK” yang diperingati pada setiap tahun.

Dalam Era Reformasi dan ditetapkannya TAP MPR Nomor : IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, serta Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor : 25 Tahun 1999, TP.PKK Pusat taggap dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang disepakati dalam Rakernaslub PKK tanggal 31 Oktober sd. 2 Nopember 2000 di Bandung dan hasilnya merupakan dasar dalam perumusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000, yang selanjutnya dijabarkan dalam Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Hal yang mendasar antara lain adalah perubahan nama Gerakan PKK dari Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

VISI DAN MISI GERAKAN PKK.

Visi Gerakan PKK :

Terwujudnya Keluraga yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia dan Berbudi Luhur, Sehat, Sejahtera, Maju dan Mandiri, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Kesadaran Hukum dan Lingkungan.

Misi Gerakan PKK.

  1. Meningkatkan Mental Spiritual, Perilaku Hidup dengan Jalan Menghayati dan Mengamalkan Pancasila serta Meningkatkan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, Meningkatkan Kesetiakawanan Sosial dan Kegotongroyongan serta Pembentukan Watak Bangsa yang Mantap dan Seimbang.
  2. Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan yang diperlukan dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa serta Meningkatkan Pendapatan Keluarga.
  3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pangan Keluarga, serta Upaya Peningkatan Pemanfataan Pekarangan Melalui Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK, Sandang, dan Penataan Perumahan Sehat.
  4. Meningkatkan Derajad Kesehatan Fisik dan Mental, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Membiasakan Hidup Berencana untuk Kehidupannya dan Perencanaan Ekonomi Keluarga serta Membiasakan Menabung.
  5. Meningkatkan Pengelolaan Gerakan PKK Baik Kegiatan, Pengorganisasian Maupun Pelaksanaan Program-programnya yang Disesuaikan dengan Situasi dan Kondisi Masyarakat Setempat serta Ketentuan yang Berlaku.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Gerakan PKK dikelola oleh TP.PKK, yang dibentuk di:

  1. Pusat.
  2. Provinsi.
  3. Kabupaten/Kota.
  4. Kecamatan.
  5. Desa/Kelurahan.

Hubungan kerja antara TP.PKK Pusat dengan TP.PKK di Daerah (TP.PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan), adalah bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarki.

SEPULUH PROGRAM POKOK PKK.

Sepuluh Program Pokok PKK hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu :

  1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
  2. Gotong Royong.
  3. Pangan.
  4. Sandang.
  5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.
  6. Pendidikan dan Ketrampilan.
  7. Kesehatan.
  8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
  9. Kelestarian Lingkungan Hidup.
  10. Perencanaan Sehat.

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PROGRAM.

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Fasilitasi dilakukan oleh 4 (empat) Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :

Pokja I.

  1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
    1. Pembinaan keluarga sakinah dan kelompok keagamaan.
    2. Meningkatkan pembinaan anak dan remaja sejak dini dalam bidang mental, moral, agama, budi pekerti dan sopan santun dalam keluarga.
    3. Pembinaan anak dan remaja dalam keluarga serta pemantapan BKR.
    4. Sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran, bangsa, hak demokrasi, politik dan pengarustamaan gender melalui kegiatan simulasi beberan wawasan kebangsaan dan beberan gender.
    5. Memberdayakan kesadaran hukum dan meningkatkan pengetahuan keluarga, antara lain: HAM, KHA, PKDRT, Traffiking, Perlindungan Anak dan Narkoba.
  2. Gotong Royong.
    1. Memasyarakatkan kepedulian terhadap lanjut usia.
    2. Meningkatkan kesadaran hidup bergotong-royong, kesetiakawanan sosial, ketertiban dan keamanan lingkungan dan tempat-tempat persembahyangan.
    3. Bantuan sosial dan bencana alam.
    4. Mengadakan latihan kader bekerjasama dengan Pokja II.
    5. Menyelenggarakan Posyandu Lansia bekerjasama dengan Pokja IV.
    6. Mendorong lanjut usia dalam menjaga kesehatan, hobby dan ketrampilan sesuai kemampuan fisik masing-masing secara baik serta melakukan kegiatan olahraga, keagamaan, rekreasi, membuat kerajinan tangan dan lain-lain.

Pokja II.

  1. Pendidikan dan Ketrampilan.
    1. Mengikuti pelatihan kader tenaga pendidik Pos PAUD.
    2. Mengikuti pelatihan tenaga TBM (Taman Bacaan Masyarakat) sudut baca.
    3. Pembinaan pengelola Pos PAUD.
    4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PAUD.
    5. Meyelenggarakan kegiatan promosi hasil ketrampilan UP2K PKK saat lomba-lomba dan pameran hasil UP2K PKK dan mengikuti Program Keaksaraan Fungsional bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
  2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

Salah satu kegiatan pengembangan kehidupan berkoperasi adalah pelaksanaan UP2K PKK yang modalnya diberikan Pemerintah Pusat serta bertahap melalui Inpres Bantuan Desa mulai tahun 1985, namun efektif dikelola oleh Desa/Kelurahan mulai tahun 1993.  Disamping bantuan dari Pusat juga diberikan oleh TP.PKK Provinsi dan TP.PKK Kabupaten/Kota.  Kelompok yang mengelolah UP2K PKK disebut dengan kelompok khusus (Poksus) UP2K PKK dan peminjam adalah ibu-ibu yang memiliki usaha yang disebut dengan kelompok pelaksana. Tujuan UP2K PKK alah agar ibu-ibu dapat meminjam uang dengan cepat dan mudah serta dengan biaya yang rendah.

Pokja III.

  1. Pangan.
    1. Pemanfaatan lahan pekarangan.
    2. Gerakan ketahanan pangan dengan penganeka-ragaman pangan keluarga.
    3. Pembinaan kelompok wanita tani.
    4. Mengikuti gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon.
    5. Mengikuti lomba cipta menu 3B Tingkat Kecamatan.
    6. Mengikuti lomba aneka olahan serba ikan Tingkat Kecamatan.
    7. Mengikuti sosialisasi produk pangan asal hewan yang halal, aman, utuh dan sehat (HAUS).
    8. Mengikuti gerakan sosialisasi makan Ikan.
    9. Praktek membuat sop vegetable dalam rangka memasyarakatkan kepariwisataan di Kabupaten/
  2. Sandang.
  3. Pembinaan penyuluhan di bidang sandang.
  4. Melaksanakan lomba busana anak-anak TK, SD dan SLTP dalam rangka membudayakan khas daerah.
  5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.
  6. Pembinaan pengelolaan sampah.
  7. Pembinaan saat persiapan lomba Tingkat Provinsi di Kelurahan tentang pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (Toga) sebagai apotik hidup setiap kepala keluarga.

Pokja IV.

  1. Kesehatan.
  2. RW siaga.
  3. UPGK.
  4. Sosialisasi keluarga sadar gizi.
  5. Posyandu.
  6. Pembinaan Posyandu Model.
  7. Monev Posbindu Lansia.
  8. Mengikuti pelaksanaan program KB.
  9. Pelatihan bagi kelompok remaja.
  10. Mengikuti sosialisasi campak.
  11. Penyuluhan tentang penyakit degenerative.
  12. Penyuluhan tentang penyakit berbasis lingkunan dan perilaku.
  13. Penyuluhan tentang lima imunisasi lengkap.
  14. Penyuluhan tentang bahaya kehamilan, nifas dan bersalin.
  15. Penyuluhan tentang bahaya narkoba.
  16. Mengikuti pertemuan wilayah Pokjanal DBD.
  17. Kelestarian Lingkungan Hidup.
    1. Pembinaan PHBS tatanan rumah.
    2. Mengikuti lomba PHBS.
    3. Mengikuti lomba lingkungan bersih dan sehat.
    4. Pembuatan saluran pembuangan air limbah (SPAL).
    5. Penfaatan telajakan dengan menanam tanaman yang bermanfaat dalam rangka penghijauan.
    6. Pemanfaatan lingkungan yang asri.
    7. Penanaman pohon-pohon peneduh.
  18. Perencanaan Sehat.
    1. Pelaksanaan kesatuan gerak PKK.
  19. Mengikuti peringatan Harganas.
  20. Penanaman pohon-pohon peneduh.
  21. Penyuluhan bagi remaja yang produktif.
  22. Penyuluhan keluarga berencana.
  23. Pembentukan kelompok yang memanfaatkan tabulin.
  24. Pembentukan kelompok dana sehat.
  25. Menyarankan penanaman tanaman keras yang bermanfaat.
    1. Membiasakan membuat perencanaan untuk kebutuhan rutin, bulan dan sehari-hari dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran keluarga.

SUMBER PEMBIAYAAN GERAKAN PKK.

Sumber pembiayaan Gerakan PKK akan didasarkan kepada swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Peranan bantuan Pemerintah dan bantuan dari sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong dan perangsang untuk tumbuh dan berkembangnya swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bantuan Pemerintah dalam keadaan dan kondisi tertentu merupakan faktor pendorong untuk menumbuhkan kreativitas dan otoaktivitas masyarakat dengan keswadayaan dan kegotongroyongan.

Close